BANDUNG – Pemeriksaan keabsahan atlet sejak awal menjadi salah satu langkah pembenahan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Melalui proses tersebut, persoalan status peserta dan potensi sengketa mutasi atlet diharapkan dapat diselesaikan sebelum pertandingan berlangsung.
Ketua Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah) Porprov XV Jabar 2026, Andrian Tedjakusuma, mengatakan pembenahan administrasi mengacu pada evaluasi pelaksanaan Porprov sebelumnya. Perhatian diberikan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi yang berpengaruh terhadap kepastian keikutsertaan atlet.
“Pendaftaran atlet dilakukan sebelum pelaksanaan babak kualifikasi cabang olahraga masing-masing. Termasuk untuk keabsahan atlet di masing-masing cabang olahraga yang dilakukan jauh-jauh hari,” kata Andrian di Gedung KONI Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (22/10/2026), sebagaimana dilansir RRI.
Pelaksanaan proses administrasi lebih awal ditujukan untuk mengurangi potensi persoalan menjelang maupun selama kompetisi. Dengan demikian, pemeriksaan status dan kelayakan peserta tidak baru dilakukan ketika waktu pertandingan semakin dekat.
Menurut Andrian, daftar atlet peserta serta nomor pertandingan telah melewati tahapan finalisasi. Keduanya juga sudah ditetapkan melalui surat keputusan sebagai dasar bagi kabupaten dan kota dalam mempersiapkan keikutsertaan mereka.
Kepastian administratif tersebut merupakan bagian dari keseluruhan persiapan Porprov XV Jabar 2026 yang kini mencapai sekitar 90 persen. Meski sejumlah tahapan utama sudah selesai, masih terdapat beberapa tempat pertandingan yang membutuhkan kepastian.
“Hanya beberapa venue saja yang masih belum fix dan di pekan ini dipastikan bisa beres. Jadi kalau secara persiapan, sudah sekitar 90 persen,” ujarnya.
Rangkaian pertandingan Porprov XV Jabar 2026 dijadwalkan dimulai pada 28 Oktober melalui cabang olahraga futsal. Sementara itu, upacara pembukaan akan diselenggarakan pada 7 November 2026 di Kota Bekasi.
Di luar urusan administrasi peserta, Panwasrah memberikan pendampingan kepada panitia penyelenggara di Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, serta daerah pendamping dan pendukung. Pengawalan dilakukan terhadap pembentukan kepanitiaan, pengelolaan anggaran, kesiapan venue, dan koordinasi antarbidang.
Pendampingan tersebut berjalan bersamaan dengan penyelesaian kebutuhan teknis yang masih tersisa. Ketertiban administrasi dan kesiapan penyelenggara menjadi dua bagian yang terus dikawal menjelang dimulainya rangkaian pertandingan.
Andrian optimistis langkah pembenahan itu dapat mendukung pelaksanaan Porprov yang lebih tertib dan terarah. Verifikasi atlet sejak awal diharapkan membantu mengurangi persoalan kepesertaan, sementara penuntasan kebutuhan tempat pertandingan mendukung kelancaran pelaksanaan kompetisi.