KOTA BEKASI – Sebanyak 25 peserta dari unsur aparatur Pemerintah Kota Bekasi, akademisi, dan elemen masyarakat mengikuti Pelatihan Kota Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan yang berlangsung hingga 3 September 2026 itu diarahkan untuk menghasilkan langkah nyata dalam pembangunan dan pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Drs. Junaedi, mengatakan pelatihan menjadi bagian penting dari upaya membangun pemerintahan yang responsif, inklusif, dan adil. Perspektif HAM perlu hadir dalam setiap kebijakan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh kelompok masyarakat.
Sebagai kota metropolitan yang tumbuh pesat, Kota Bekasi menghadapi dinamika sosial dan keragaman penduduk yang tinggi. Menurut Junaedi, situasi tersebut membuat pemerintah tidak dapat hanya memusatkan perhatian pada pembangunan infrastruktur.
Pemenuhan hak dasar warga harus berjalan beriringan dengan kemajuan fisik kota. Hal itu mencakup penyediaan pelayanan publik yang setara, perlindungan lingkungan, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
“Setiap kebijakan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup hingga perlindungan terhadap kelompok rentan dan penyandang disabilitas harus berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM,” tegas Junaedi.
Selama pelatihan, peserta akan mengikuti diskusi, mendalami berbagai instrumen HAM, dan menyusun rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan dalam tugas pemerintahan. Mereka diminta berpartisipasi aktif agar kegiatan memberikan dampak di lingkungan kerja dan masyarakat.
Forum tersebut sekaligus mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas. Dialog lintas elemen dinilai diperlukan untuk menyusun kebijakan yang lebih peka terhadap kebutuhan serta hak warga Kota Bekasi.
Junaedi mengingatkan agar pelatihan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sebatas peningkatan pengetahuan. Materi yang diperoleh perlu diterjemahkan ke dalam program, kebijakan, dan pola pelayanan yang konkret.
Pemkot Bekasi berharap penerapan perspektif HAM dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bebas diskriminasi, semakin humanis, serta memberikan perlindungan dan pelayanan secara adil kepada seluruh masyarakat.