BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Jawa Barat 2026 tetap akan digelar meski Pemerintah Kabupaten Garut mengundurkan diri sebagai tuan rumah. Pelaksanaan MTQ kini diambil alih oleh Pemprov Jabar dan dijadwalkan berlangsung pada Januari 2027.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Garut yang tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan MTQ tahun ini. Menurutnya, Pemprov Jabar hadir untuk memastikan agenda keagamaan tingkat provinsi tetap berjalan.

“Kami memahami kondisi APBD Kabupaten Garut yang terbatas. Karena itu, Pemprov Jawa Barat akan menjadi tuan rumah MTQ Jabar,” kata Dedi Mulyadi, Minggu (2/8/2026).

Dedi menjelaskan pembukaan MTQ akan dilaksanakan di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, sedangkan penutupan dijadwalkan berlangsung di Masjid Al Jabbar. Pemprov Jabar akan mengoordinasikan seluruh persiapan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam seluruh rangkaian perlombaan. Menurutnya, MTQ bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga media syiar Islam dan pembinaan nilai-nilai Al-Quran bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh proses, termasuk penjurian, berlangsung jujur, adil, dan profesional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jawa Barat Asep Sukmana menyampaikan apresiasi atas kesiapan Pemprov Jabar mengambil alih penyelenggaraan MTQ.

Ia menilai keputusan tersebut memberikan kepastian bagi seluruh LPTQ kabupaten dan kota di Jawa Barat sehingga proses pembinaan dan persiapan peserta dapat terus berjalan.

Asep menambahkan, MTQ memiliki peran penting dalam meningkatkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap Al-Quran sekaligus menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Kepastian pelaksanaan MTQ Jabar telah disampaikan kepada seluruh Ketua LPTQ kabupaten/kota se-Jawa Barat pada 2 Agustus 2026. Dengan demikian, agenda MTQ tetap berlanjut dan akan memasuki pelaksanaan pada awal tahun 2027 di bawah penyelenggaraan langsung Pemprov Jawa Barat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *