JAKARTA – Pemerintah memperluas strategi pemberantasan judi online dari sekadar memutus akses situs menuju penindakan terhadap bandar dan jaringan yang mengoperasikannya.
Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sekitar 4,1 juta konten perjudian telah ditangani di ruang digital. Dari jumlah itu, sekitar 3,6 juta berupa situs dan alamat IP.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemutusan akses tetap dilakukan, tetapi langkah tersebut tidak akan efektif jika pelaku di balik jaringan perjudian tidak ikut ditindak.
“Kalau tidak dijerat, ya nanti situsnya dibuat lagi dan dibuat lagi,” kata Meutya dalam Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 dan talkshow “Cerdas Berteknologi” di Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).
Pelaku, lanjut Meutya, terus beradaptasi setelah akses mereka diblokir. Situs baru, akun digital, hingga kolom komentar pada platform daring dapat dimanfaatkan untuk kembali menawarkan atau mempromosikan perjudian.
Tantangan semakin kompleks karena sebagian infrastruktur yang teridentifikasi berada di luar Indonesia. Kondisi tersebut membuat aktivitas judi online memiliki dimensi lintas negara meski target penggunanya berada di Indonesia.
Kemkomdigi karena itu akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengejar aktor di balik jaringan tersebut.
Pemerintah juga meminta perusahaan teknologi dan penyelenggara platform digital meningkatkan sistem deteksi serta mencegah layanan mereka dimanfaatkan untuk distribusi konten perjudian.
Partisipasi masyarakat dinilai tidak kalah penting. Warga diminta melaporkan situs, akun, atau konten yang diduga berkaitan dengan perjudian melalui kanal resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.
Meutya menegaskan penanganan judi online membutuhkan keterlibatan pemerintah, industri, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara bersamaan.
Upaya tersebut juga akan dibarengi penguatan literasi digital mengingat dampak perjudian dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang usia maupun status sosial.